bromofm@probolinggokab.go.id
Reporter : Mujiono Rabu, 15 Maret 2017 PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyambut rombongan Tim Rojianstra SOPS...
Reporter : MujionoRabu, 15 Maret 2017
PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyambut rombongan Tim Rojianstra SOPS dari Mabes Polri dalam rangka pengkajian terkait daerah rawan konflik dan pelaksanaan Pilkada 2018, Rabu (15/3/2017) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Probolinggo.
Kunjungan tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Drs. Angesta Romano Yoyol selaku Wakil Ketua Pengkajian Mabes Polri didampingi Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin ini dihadiri oleh Kasdim 0820 Probolinggo Mayor Inf. Teguh Hery Wigyono dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Kombes Pol Drs. Angesta Romano Yoyol mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan wilayah terjadinya konflik sosial menjelang pilkada yang tujuannya ingin mengetahui kesiapan Jawa Timur menghadapi Pilkada 2018.
“Sehingga Mabes Polri mengetahui apa yang harus dipersiapkan terhadap pemetaan daerah potensi konflik dan dilakukan secara rutin setiap tahun menjelang Pilkada. Sebagaimana dicontohkan pada wilayah Jawa Timur dan tidak ada lagi jarak antara Polri, TNI dan Kepala Daerah,” katanya.
Sementara Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin dalam pernyataannya menyampaikan terkait masalah isu santet di Kabupaten Probolinggo. Terdiri dari 12 isu santet yang menjadi permasalahan di wilayah selatan Kabupaten Probolinggo yang berujung dengan pencurian dan kekerasan (curas) hingga terjadi kekerasan fisik. “Untuk penyelesaiannya kami melibatkan 3 pilar plus TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menargetkan tuntasnya pelayanan KTP elektronik (e-KTP), bukan untuk kepentingan pilkada saja akan tetapi untuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Masalah data rekaman e-KTP banyak yang tidak sesuai di pusat maupun di daerah. Fokusnya data di wilayah desa maupun kecamatan harus selesai pada bulan Juli 2017,” katanya.
Oleh sebab itu jelas Bupati Tantri, e-KTP tidak hanya berdampak pada data pemilih tetap saja, tetapi juga kepentingan lain untuk kebutuhan pelayanan sosial. “Sedangkan pada pelaksanaan pilkada, e-KTP mempunyai tujuan agar suara masyarakat secara keseluruhan dapat terakomodir untuk memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pilkada,” pungkasnya. (y0n/why)
COMMENTS