bromofm@probolinggokab.go.id
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengomentari dugaan bocornya dokumen yang diduga draf surat perintah...
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengomentari dugaanbocornya dokumen yang diduga draf surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Nanti ada statement tentang tuduhan kebocaran dokumen KPK. Kita harus tegakkan keberanaran dan keadilan. Tidak boleh main-main dengan negara ini. Akan kita keluarkan statement siang nanti, " kata Presiden sebelum melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Suswono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Seperti diberitakan, dalam kasus kebocoran dokumen itu diisukan ada keterlibatan staf dari staf khusus Istana Kepresidenan. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sudah membantah isu itu. Julian mengaku sudah meminta penjelasan kepada orang yang disebut membocorkan. Staf itu membantah.
Julian menegaskan, lembaga Kepresidenan tidak pernah mencampuri urusan lembaga lain termasuk KPK. Begitu pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, sangat menghormati kewenangan KPK dan tak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum.
"Secara resmi presiden tidak pernah menginstruksikan, meminta kepada staf untuk melakukan apa yang disebut intervensi, termasuk dalam sprindik KPK," kata Julian.
Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus itu. Tim akan bekerja untuk memastikan apakah dokumen yang bocor itu berasal dari KPK atau bukan.
Mekanisme dewan pertimbangan pegawai dan komite etik dibentuk jika pembocornya terbukti berasal dari dalam KPK. Jika pelaku pembocor dokumen ternyata levelnya berada di bawah komisioner, akan dibentuk dewan pertimbangan pegawai untuk menyidangkannya.
Jika ternyata pembocor dokumen tersebut merupakan salah satu komisioner KPK, akan dibentuk komite etik untuk mengusutnya.
COMMENTS