bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Wawan Bromo FM Senin, 20 Maret 2017 KRAKSAAN - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE membuka Forum Musyawarah Perencan...
Penulis : Wawan Bromo FMSenin, 20 Maret 2017
KRAKSAAN - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018 di auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (20/3/2017).
Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo ini mengambil tema “Memantapkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Pengurangan Kemiskinan”.
Forum Musrenbang ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Musayyib Nahrawi, Staf Ahli Gubernur Bidang Gentur Prihantono, pejabat dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bakorwil Jember serta perwakilan daerah tetangga dari Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo, Pasuruan dan Kota Probolinggo.
Hadir pula para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, TP PKK Kabupaten Probolinggo, alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi dan LSM, akademisi, perwakilan pengusaha, BUMN/BUMD dan kepala desa se-Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya Bupati Tantri menyampaikan bahwa ada beberapa korelasi yang dapat diwujudkan sehingga nantinya akan berdampak yang signifikan terkait kemiskinan yang masih tinggi. Meskipun dalam perjalanannya ada penurunan yang signifikan. “Pengurangan kemiskinan dan pengangguran bisa dikorelasikan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.
Menurut Bupati Tantri, angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Probolinggo terdapat di Kecamatan Krucil, Tiris dan Maron. Daerah tersebut berada di kawasan pegunungan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan pekebun tanaman sengon.
“Sebenarnya jika dihitung dari sengon, pendapatan masyarakat luar biasa. Tetapi kondisi sengon ini masih dikuasai oleh segelintir orang saja. Mungkin ini bisa menjadi pondasi program bagi daerah penyumbang terbesar daerah kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tata usaha pertanian dan perkebunan. Karena di daerah pegunungan ini hampir semua lahan tegakan sengon belum dimaksimalkan. Padahal tanah dibawah tegakan sengon memiliki kandungan mineral sangat tinggi. Jika dimanfaatkan dengan tumpangsari maka bisa semakin subur.
“Tugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka. Sehingga ketergantungan tidak hanya kepada pemilik sengon,” tegasnya.
Terkait pariwisata, Bupati Tantri memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang semangat menampilkan potensi di daerahnya masing-masing. “Seperti pemuda Gili Ketapang yang mampu membuka obyek wisata snorkeling dan Forest Park Madakaripura. Ini harapan besar manakala dikemas sedemikian rupa,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri meminta kepada pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi di desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk mensupport ekonomi kreatif sehingga memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih kepada pemerintah desa yang telah memberikan support sehingga pemerintah daerah mampu lebih fokus sesuai kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya ADD dan DD, desa sudah mampu memback up pembangunan di desa. Kami lebih fokus mewujudkan jalan mantap,” ungkapnya.
Untuk bidang kesehatan jelas Bupati Tantri, pemerintah daerah terus berupaya bagaimana puskesmas yang belum ada rawat inapnya akan ditambah fasilitasnya. “Sehingga puskesmas menjadi garda terdepan supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke dua rumah sakit pemerintah,” pungkasnya.
Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Gentur Prihantono mengungkapkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 (per Maret 2015) mengalami perlambatan dari 4,90% menjadi 4,76%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi paling tinggi dalam struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo, diikuti sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran.
“Berdasarkan data tahun 2015 yang dirilis BPS, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan dari semula 63,04 di tahun 2014 menjadi 63,83 di tahun 2015. Persentase penduduk miskin tahun 2015 (Maret 2015) adalah sebesar 20,82% atau 236.960 jiwa,” katanya.
Terkait dengan kondisi tersebut, Gentur meminta agar Pemkab Probolinggo melakukan langkah-langkah peningkatan akselerasi penurunan kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata provinsi, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama pada sektor ekonomi unggulan dan menyempurnakan program perlindungan sosial.
“Serta, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian melalui pengembangan industri primer,” tegasnya.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi mengatakan, forum musrenbang ini sebagai media bagi seluruh pemeran pembangunan (stakeholders) dalam rangka menggali dan mengembangkan seoptimal mungkin potensi dan sumberdaya lokal.
“Mengkomunikasikan dan mensinkronkan usulan kegiatan yang bersifat bottom up, top down, politis, teknokratis dan partisipatif yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2017. Serta menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah,” katanya.
Menurut Anggit, ada 13 prioritas pembangunan dan 16 isu strategis Kabupaten Probolinggo tahun 2018. Prioritas pembangunannya meliputi pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur daerah, perumahan dan sanitasi permukiman, ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian.
“Serta, koperasi dan UMKM, pengembangan IKM dan perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, iklim investasi dan usaha serta penyelenggaraan otonomi daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Anggit menerangkan perbandingan PDRB Kabupaten Probolinggo ADHK dan ADHB tahun 2016 mencapai Rp 20.512 juta dan Rp 27.052 juta. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 4,73% dan meningkat menjadi 4,81% tahun 2016. Angka ini berada di atas nasional yang hanya 4,79% dan dibawah Jawa Timur sebesar 5,44%. Perkembangan inflasi tahun 2011 mencapai 6,05% menjadi 5,31% tahun 2016.
“Tahun 2015 IPM Kabupaten Probolinggo sebesar 63,83, angka harapan hidup tahun 2015 sebesar 66,15, harapan lama sekolah tahun 2015 12,04 dan rata-rata lama sekolah 5,66,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrawi. Meliputi jalan mantap demi mewujudkan percepatan ekonomi, pemerintah daerah harus fokus kepada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta percepatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas semangat kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Serta peningkatan infrastruktur rehabilitasi kualitas jalan.
Usai pembukaan dilanjutkan dengan pleno dan diskusi kelompok untuk disepakati menjadi keputusan Musrenbang RKPD tahun 2018. (wan/why)
COMMENTS