‘OVOP Award’ Fokus Entas Kemiskinan

Penulis : Wawan Bromo FM Minggu, 06 November 2016  KRAKSAAN – One Village One Product (OVOP) Award 2016 yang digelar Badan Pemberdayaan...

Penulis : Wawan Bromo FM
Minggu, 06 November 2016 

KRAKSAAN – One Village One Product (OVOP) Award 2016 yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Probolinggo memasuki tahap penilaian lapangan. Masing-masing nominator tiap kategori didatangi dan dinilai dewan juri yang terdiri dari Pemkab Probolinggo, Kadin, Dekopinda, akademisi dari UPM, dan LSM.

Dalam OVOP Award ini ada beberapa kategori yang dilombakan. Meliputi, Kategori Dataran Tinggi, Kategori Dataran Menengah dan Kategori Dataran Rendah/Pesisir. Di mana masing-masing kategori diambil tiga pemenang.

Kepala Bapemas Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto mengatakan, OVOP Award ini merupakan implementasi visi misi Bupati Probolinggo di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu keberhasilan OVOP Award, Kabupaten Probolinggo dilirik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Tahun ini, melalui Balai Besar Latihan Masyarakat telah melakukan pelatihan batik di Desa Ngadisari dan pembuatan kompos di Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura. Serta pelatihan olahan produk hasil pertanian di Desa Wonokerso dan Sumberanom, Kecamatan Sumber,” katanya.

Tidak sekadar pelatihan, kata Heri, tetapi juga ada bantuan peralatan. Inilah salah satu manfaat OVOP Award. “Terima kasih kepada aparatur pemerintah daerah, kecamatan dan desa yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan OVOP Award,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat Bapemas Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami mengatakan, OVOP Award bertujuan menggali potensi lokal untuk menjadi produk unggulan daerah dengan sasaran akhir untuk kesejahteraan masyarakat. “Harapannya kualitas produk unggulan desa lebih meningkat serta lebih banyak memberdayakan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin,” harapnya.

Menurut Taufik, titik berat OVOP Award ini untuk melihat pesan aparatur pemerintah desa terhadap pengembangan potensi desanya. Jadi bukan produknya, lebih dominan pada upaya-upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi.

“Kriteria penilaiannya meliputi kebijakan kepala desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, upaya pemerintah desa dalam menggali potensi desa, penyediaan anggaran dalam pengembangan UKM, produk lokal yang unik, khas serta prospek berkembang, pelaku UKM yang menginspirasi atau memotivasi masyarakat lain serta membantu pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (wan/ast)