bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : DimAS Bromo FM Kamis, 27 Oktober 2016 PAKUNIRAN- Ratusan warga Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, memprot...
Penulis : DimAS Bromo FM
Kamis, 27 Oktober 2016
PAKUNIRAN- Ratusan warga Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, memprotes tambang galian C alias pasir batu (sirtu) di Dusun Nyato, desa setempat. Rabu (26/10/2016), mereka meminta penggunaan ekskavator dan izin tambang yang dilakukan CV Dwi Budi Mining ini dihentikan.
Koordinator Lapangan Suhri mengatakan, ada dua hal yang menjadi tuntutan warga terkait tambang galian C ini. Warga meminta penggunaan ekskavator dihentikan. Sebab, penggunaan alat berat selama menambang itu dinilai telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Selain itu, penambangan ini telah mengganggu aktivitas warga yang sebagian besar bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Suhri mengatakan, dampak yang mulai terlihat, kedalaman air sumur warga makin turun.
“Ekskavator yang menambang hingga 3-4 meter membuat air sumur warga terus turun. Kalau dibiarkan, dalam waktu satu tahun warga tidak akan bisa menggunakannya,” ujarnya. Selain itu, penambangan menggunakan ekskavator ini membuat aliran sungai berubah.
Aliran sungai yang semula mengarah ke utara, kini berbelok mengarah ke barat. Sehingga, mendekati pemukiman warga. Menurut Suhri, ini dapat mengakibatkan rumah warga terancam longsor. Tuntutan kedua, warga meminta Pemkab Probolinggo dan Pemprov Jawa Timur mencabut izin menambang CV Dwi Budi Mining.
“Kami meminta agar pemprov turun tangan. Sebab, kami dengar mereka dapat izin menambang dari pemprov. Yang utama itu, dihentikannya penggunaan ekskavator. Jika itu dihentikan, warga tak akan menuntut pencabutan izin,” ujarnya.
Sementara Camat Pakuniran Munaris mengatakan, pihaknya bersama Polsek telah mempertemukan kedua belah pihak. Hasilnya, untuk sementara ekskavator di tambang ini tak boleh beroperasi selama 3 hari ke depan.
“Kami akan memusyawarahkan lagi bersama pihak yang bertikai Jumat (28/10/2016),” ujarnya.
Terpisah, pemilik CV Dwi Budi Mining Budi Paranata mengatakan, apa yang dituduhkan warga tidak beralasan. Sebab, sebelum menambang, pihaknya sudah mengantongi izin dari pemprov dan pemkab. Pihaknya juga memberikan kompensasi kepada warga terdampak penambangan.
“Kami sudah mendiskusikan ini dengan pemerintah desa, termasuk upaya perbaikan lingkungan. Kami berencana membangun tanggul di bantaran sungai agar air sungai tidak menghantam rumah warga,” ujarnya. (maz/ast)
Kamis, 27 Oktober 2016
PAKUNIRAN- Ratusan warga Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, memprotes tambang galian C alias pasir batu (sirtu) di Dusun Nyato, desa setempat. Rabu (26/10/2016), mereka meminta penggunaan ekskavator dan izin tambang yang dilakukan CV Dwi Budi Mining ini dihentikan.
Koordinator Lapangan Suhri mengatakan, ada dua hal yang menjadi tuntutan warga terkait tambang galian C ini. Warga meminta penggunaan ekskavator dihentikan. Sebab, penggunaan alat berat selama menambang itu dinilai telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Selain itu, penambangan ini telah mengganggu aktivitas warga yang sebagian besar bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Suhri mengatakan, dampak yang mulai terlihat, kedalaman air sumur warga makin turun.
“Ekskavator yang menambang hingga 3-4 meter membuat air sumur warga terus turun. Kalau dibiarkan, dalam waktu satu tahun warga tidak akan bisa menggunakannya,” ujarnya. Selain itu, penambangan menggunakan ekskavator ini membuat aliran sungai berubah.
Aliran sungai yang semula mengarah ke utara, kini berbelok mengarah ke barat. Sehingga, mendekati pemukiman warga. Menurut Suhri, ini dapat mengakibatkan rumah warga terancam longsor. Tuntutan kedua, warga meminta Pemkab Probolinggo dan Pemprov Jawa Timur mencabut izin menambang CV Dwi Budi Mining.
“Kami meminta agar pemprov turun tangan. Sebab, kami dengar mereka dapat izin menambang dari pemprov. Yang utama itu, dihentikannya penggunaan ekskavator. Jika itu dihentikan, warga tak akan menuntut pencabutan izin,” ujarnya.
Sementara Camat Pakuniran Munaris mengatakan, pihaknya bersama Polsek telah mempertemukan kedua belah pihak. Hasilnya, untuk sementara ekskavator di tambang ini tak boleh beroperasi selama 3 hari ke depan.
“Kami akan memusyawarahkan lagi bersama pihak yang bertikai Jumat (28/10/2016),” ujarnya.
Terpisah, pemilik CV Dwi Budi Mining Budi Paranata mengatakan, apa yang dituduhkan warga tidak beralasan. Sebab, sebelum menambang, pihaknya sudah mengantongi izin dari pemprov dan pemkab. Pihaknya juga memberikan kompensasi kepada warga terdampak penambangan.
“Kami sudah mendiskusikan ini dengan pemerintah desa, termasuk upaya perbaikan lingkungan. Kami berencana membangun tanggul di bantaran sungai agar air sungai tidak menghantam rumah warga,” ujarnya. (maz/ast)
COMMENTS