bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Dimaz Bromo FM Selasa, 11/10/2016 KRAKSAAN – Geger Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga dapat sorotan dari Badan Koordina...
Penulis : Dimaz Bromo FM
Selasa, 11/10/2016
KRAKSAAN – Geger Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga dapat sorotan dari Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kabupaten Probolinggo. Selasa (11/10/2016) tim Bakorpakem menggelar rapat internal di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kraksaan.
Rapat internal itu untuk mengumpulkan data-data dan bukti yang dimiliki anggota tim Bakorpakem terkait Padepokan Dimas Kanjeng. Hasilnya, ditemukan dugaan yang mengarah pada penyimpangan ajaran agama yang terjadi di padepokan setempat.
Hal itu disampaikan Kepala Bakorpakem yang juga Kepala Kejari (Kajari) Kraksaan Edi Sumarno. Saat ditemui seusai rapat, Edi mengatakan, sesuai fungsi dan wewenang Bakorpakem sendiri, untuk pengawasan.
Nah, bergulirnya kasus yang terjadi di padepokan yang terletak di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, itu sebagai tindak lanjutnya. “Rapat internal ini untuk mengumpulkan keterangan dan data-data yang ada di anggota tim Bakorpakem,” katanya.
Kajari mengungkapkan, hasil sementara memang ditemukan keterangan dan data yang disinyalir ajaran di padepokan itu menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Seperti hasil temuan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Kemenag dan Polres ada yang mengarah pada dugaan ajaran sesat. Tetapi, disebutkan Edi, perlu ada tindak lanjut lebih lagi nantinya.
“Nanti perlu diadakan pertemuan lagi dengan menghadirkan khusus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Probolinggo. Guna memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan Bakorpakem,” terangnya.
Selain itu dikatakan Edi, pihaknya juga hanya sebatas mengumpulkan data dan melakukan rapat koordinasi. Selanjutnya, hasil apa yang ditemukan tim Bakorpakem Kabupaten Probolinggo itu, dilaporkan pada Bakorpakem pusat (Kejaksaan Agung).
Nantinya, bisa dilanjutkan pada Presiden RI dan tidak menutup kemungkinan muncul keputusan bersama. Apakah ajaran padepokan itu sesat atau tidak? ”Kami tidak bisa menjustifikasi. Fungsi kami hanya pengawasan. Kemudian, hanya bisa menunggu dari putusan pimpinan di pusat,” terangnya. (maz/ast)
Selasa, 11/10/2016
KRAKSAAN – Geger Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga dapat sorotan dari Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kabupaten Probolinggo. Selasa (11/10/2016) tim Bakorpakem menggelar rapat internal di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kraksaan.
Rapat internal itu untuk mengumpulkan data-data dan bukti yang dimiliki anggota tim Bakorpakem terkait Padepokan Dimas Kanjeng. Hasilnya, ditemukan dugaan yang mengarah pada penyimpangan ajaran agama yang terjadi di padepokan setempat.
Hal itu disampaikan Kepala Bakorpakem yang juga Kepala Kejari (Kajari) Kraksaan Edi Sumarno. Saat ditemui seusai rapat, Edi mengatakan, sesuai fungsi dan wewenang Bakorpakem sendiri, untuk pengawasan.
Nah, bergulirnya kasus yang terjadi di padepokan yang terletak di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, itu sebagai tindak lanjutnya. “Rapat internal ini untuk mengumpulkan keterangan dan data-data yang ada di anggota tim Bakorpakem,” katanya.
Kajari mengungkapkan, hasil sementara memang ditemukan keterangan dan data yang disinyalir ajaran di padepokan itu menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Seperti hasil temuan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Kemenag dan Polres ada yang mengarah pada dugaan ajaran sesat. Tetapi, disebutkan Edi, perlu ada tindak lanjut lebih lagi nantinya.
“Nanti perlu diadakan pertemuan lagi dengan menghadirkan khusus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Probolinggo. Guna memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan Bakorpakem,” terangnya.
Selain itu dikatakan Edi, pihaknya juga hanya sebatas mengumpulkan data dan melakukan rapat koordinasi. Selanjutnya, hasil apa yang ditemukan tim Bakorpakem Kabupaten Probolinggo itu, dilaporkan pada Bakorpakem pusat (Kejaksaan Agung).
Nantinya, bisa dilanjutkan pada Presiden RI dan tidak menutup kemungkinan muncul keputusan bersama. Apakah ajaran padepokan itu sesat atau tidak? ”Kami tidak bisa menjustifikasi. Fungsi kami hanya pengawasan. Kemudian, hanya bisa menunggu dari putusan pimpinan di pusat,” terangnya. (maz/ast)
COMMENTS