bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Dimaz Bromo FM Senin, 29/08/2016 PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan Nota Penjelasan Bupati tent...
Penulis : Dimaz Bromo FM
Senin, 29/08/2016
PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan Nota Penjelasan Bupati tentang Tiga Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (29/8/2016).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mohammad Yasin ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Serta sejumlah Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Probolinggo.
Dalam Nota Penjelasan Bupati tentang Tiga Raperda yang dibacakan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Happy ini menyebutkan, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Raperda ini menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan bagi Pemkab Probolinggo guna memberikan kepastian hukum dan terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi materi peraturan perundang-undangan guna penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Sementara Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Probolinggo dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan penyertaan modal pada PDAM serta sesuai ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun2005 tentang pengelolaan keuangan daerah juncto pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016 tentang pedoman penerimaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat secara non kas.
Pembahasan Raperda tersebut masih akan berlanjut dengan pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk membahas ke tiga Raperda yang diusulkan Pemerintah Daerah.
Di mana Pansus I membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Pansus II membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pansus III membahas Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Probolinggo. (wan/ast)
Senin, 29/08/2016
PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan Nota Penjelasan Bupati tentang Tiga Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (29/8/2016).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mohammad Yasin ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Serta sejumlah Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Probolinggo.
Dalam Nota Penjelasan Bupati tentang Tiga Raperda yang dibacakan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Happy ini menyebutkan, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Raperda ini menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan bagi Pemkab Probolinggo guna memberikan kepastian hukum dan terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi materi peraturan perundang-undangan guna penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Sementara Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Probolinggo dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan penyertaan modal pada PDAM serta sesuai ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun2005 tentang pengelolaan keuangan daerah juncto pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016 tentang pedoman penerimaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat secara non kas.
Pembahasan Raperda tersebut masih akan berlanjut dengan pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk membahas ke tiga Raperda yang diusulkan Pemerintah Daerah.
Di mana Pansus I membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Pansus II membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pansus III membahas Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Probolinggo. (wan/ast)
COMMENTS