Ukur Capaian SPM Dikdas

Penulis : Wawan Bromo FM Minggu, 03/07/2016 KRAKSAAN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kependidikan, Dinas Pendidikan (Dispendi...

Penulis : Wawan Bromo FM
Minggu, 03/07/2016

KRAKSAAN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kependidikan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melakukan pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) melalui program Pengembangan Kapasitas Penerapan PKP-SPM Dikdas. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dispendik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

“Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap SPM Pendidikan Dasar yang meliputi pelayanan pendidikan di jenjang SD/SMP dan MI/MTs,” kata Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo, Syamsul Huda.

Menurut Syamsul, sasaran dari program ini terdiri dari Tim Teknis Kabupaten Probolinggo (Dispendik, Bappeda, BKD, Kemenag, DPKD, Dewan Pendidikan serta DPRD), Konsultan dari Kemendikbud RI, Pengawas Sekolah dan PPAI.

“SPM Dikdas ini mencakup layanan sarana-prasarana pendidikan yang layak, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompeten, kurikulum yang baik serta penjaminan mutu pendidikan yang baik,” jelasnya.

Syamsul menegaskan, dalam SPM Dikdas ini ada 27 indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian SPM di lembaga Dikdas. Di mana 14 indikator menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan 13 indikator menjadi tanggung jawab sekolah.

“Dalam Undang-undang Dasar 1945, pendidikan menjadi kewajiban dari pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan yang diberikan harus memenuhi SPM dengan 27 indikator. Meskipun tidak 100%, paling tidak memenuhi SPM itu,” terangnya.

Hasil dari pengukuran capaian SPM ini, jelas Syamsul, akan digunakan sebagai database bahan perencanaan kebijakan pembangunan pendidikan dasar. Nantinya juga akan dilokakaryakan kepada tim teknis untuk menyamakan persepsi. Hal ini penting supaya semua tahu posisi pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

“Dengan adanya pengukuran SPM Dikdas ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Probolinggo paling tidak bisa memenuhi SPM. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam pendidikan sesuai 27 indikator SPM bisa terpenuhi, sehingga keberlangsungan pelayanan pendidikan dasar bisa kita wujudkan,” pungkasnya. (wan/ast)