Realisasi Pendapatan Daerah Capai Rp 668 M

Penulis : Wawan Bromo FM Selasa, 05/07/2016 KRAKSAAN – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo hingga akhir Mei 2016 menca...

Penulis : Wawan Bromo FM
Selasa, 05/07/2016

KRAKSAAN – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo hingga akhir Mei 2016 mencapai Rp 668.068.042.054 atau 32,7% dari target Rp 2.038.802.805.906. Perolehan pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 72.515.184.740 atau 35,94% dari target Rp 201.794.363.664.

Selanjutnya dana perimbangan sebesar Rp 538.601.651.862 atau 37% dari target Rp 1.447.498.017.160, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 56.951.205.452 atau 14,6% dari target Rp 389.510.425.082 dan pembiayaan daerah sebesar Rp 8.605.262.080 atau 0,76% dari target Rp 113.227.132.644.

“Alhamdulillah, hingga akhir Mei 2016 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 668 milyar atau 32,7% dari target yang ditetapkan,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno.

Menurut Hadi, untuk capaian PAD diperoleh dari sektor pajak daerah sebesar Rp 12.442.162.704 atau 36,25% dari target Rp 34.323.000.000 dan retribusi daerah sebesar Rp 7.947.491.153 atau 39,23% dari target Rp 20.256.530.000.

“Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai Rp 5.415.052.522 atau 100,64% dari target Rp 5.380.843.664. Sementara untuk Lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 46.710.478.361 atau 32,93% dari target Rp 141.833.990.000,” jelasnya.

Sementara dana perimbangan, kata Hadi, terbesar disumbangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 407.320.875.000 atau 41,6% dari target Rp 977.570.137.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 104.366.076.000 atau 28,67% dari target Rp 364.063.810.660.

“Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, kontribusi terbesar berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi sebesar Rp 18.045.797.952 atau 19,5% dari target Rp 92.192.267.882,” terangnya.

Demi memaksimalkan perolehan pendapatan daerah, Dispenda melakukan intensifikasi pajak daerah dan meningkatkan kualitas pemungutan pajaknya. Termasuk menerapkan aplikasi system Sipanda (Sistem Informasi Pendapatan Daerah). Di mana wajib pajak setelah melaporkan pendapatan sudah langsung dihitung kewajiban yang harus dibayarkan.

“Ke depan kami akan lebih mengefektifkan billing sistem untuk pajak hotel dan restoran. Untuk retribusi, sedang dilakukan pengkajian potensi retribusi pengendalian  menara telekomunikasi. Di mana saat ini terdapat 179 menara telekomunikasi,” pungkasnya. (wan/ast)