bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Wawan Bromo FM Kamis. 28/07/2016 PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten Probolinggo (eksekutif) bersama dengan DPRD Kabupaten...
Penulis : Wawan Bromo FM
Kamis. 28/07/2016
PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten Probolinggo (eksekutif) bersama dengan DPRD Kabupaten Probolinggo (legislatif) mulai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2016.
Pembahasan ini diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo tentang Raperda P-APBD tahun anggaran 2016 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (28/7/2016).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam Nota Penjelasan Bupati tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah para P-APBD tahun anggaran 2016 mengalami perubahan proyeksi yang semula dianggarkan sebesar Rp 2.049.041.943.746,00 berubah menjadi sebesar Rp 2.030.460.121.706,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 18.581.822.040,00 atau 0,91%.
Sementara belanja daerah mengalami perubahan plafon anggaran yang semula dianggarkan sebesar Rp 2.117.397.445.652,00 berubah menjadi sebesar Rp 2.244.513.569.128,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 127.116.123.476,00 atau 6%.
Dengan demikian jika dibandingkan antara pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.030.460.121.706,00 dengan belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.244.513.569.128,00 maka terdapat defisit sebesar Rp 214.053.477.422,00 yang akan ditutup dengan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ditambah sisa lebih anggaran tahun berkenaan.
Pengalokasian pembiayaan daerah pada P-APBD tahun anggaran 2016 antara lain didasarkan pada kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pos pembiayaan daerah mengalami perubahan. Penerimaan pembiayaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 102.055.501.906,00 berubah menjadi Rp 262.547.140.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 160.491.638.094 atau 157,26%.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah juga mengalami perubahan plafon anggaran yang semula dianggarkan sebesar Rp 33.700.000.000 berubah menjadi Rp 34.450.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp 750.000.000,00 atau 2,23%.
Sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 228.097.140.000,00 dikurangi sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan pada P-APBD tahun 2016 sebesar Rp 14.043.692.578,00 merupakan silpa RSUD Waluyo Jati Kraksaan digunakan untuk menutup defisit anggaran. (wan/ast)
COMMENTS