bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Wawan Bromo FM Selasa,19/07/2016 GENDING - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi anggota Komisi VIII DPR RI D...
Penulis : Wawan Bromo FM
Selasa,19/07/2016
GENDING - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/7/2016) melakukan halal bihalal bersama kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan yang dipusatkan di obyek wisata Pantai Bentar Desa Curahsawo Kecamatan Gending ini dihadiri oleh Ketua DPP Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara Sudir Santoso, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi, Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala desa dan perangkat desa atas kinerjanya sehingga Kabupaten Probolinggo bisa tentram dan kondusif dibandingkan dengan daerah lain. “Tanpa aman dan kondusif, pemimpin siapapun tidak akan mampu menjawab tantangan rakyat yang semakin kompleks,” katanya.
Bupati Tantri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala desa dan perangkat desa yang tidak menagih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab manakala belum cair, berarti laporan keuangannya belum selesai. Artinya pemerintah desa telah mampu menyadari kekurangan sehingga secara otomatis tidak menagih.
“Dalam menentukan kebijakan, saya selalu berpijak kepada syariat agama dan aturan perundang-undangan. Tidak akan mungkin Bupati menjerumuskan kepala desa sehingga nantinya akan bertindak melanggar hukum. Semua ada aturan dan regulasinya, manakala ingin selamat tentunya harus berpijak pada aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Menurut Bupati Tantri, ke depan Pemerintah Daerah tidak akan mampu menjadi agen pembangunan dan pemerintahan manakala tidak ada dukungan dari kepala desa dan perangkat desa. Sinergi dan koordinasi dengan Forkopimka wajib hukumnya.
“Maksimalkan dan berdayakan potensi yang ada di desa. Sehingga permasalahan apapun selesai di desanya. Dengan demikian tidak perlu teriak-teriak di Camat dan Bupati. Harapannya kita mampu mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur,” pungkasnya.
Sementara anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sudah berkomitmen membangun daerah yang beradab dan kondusif serta menjadi contoh bagi daerah lain. “Budaya malu itu penting. Sehingga kepala desa tidak menagih manakala kewajibannya tidak dilakukan,” katanya.
Sedangkan Ketua DPP Parade Persatuan Rakyat Desa Nusantara Sudir Santoso banyak menyampaikan tentang sejarah perjuangan dari lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. “Undang-undang Desa ini adalah satu-satunya Undang-undang yang lahir button up (bawah ke atas),” pungkasnya. (wan/ast)
Selasa,19/07/2016
GENDING - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/7/2016) melakukan halal bihalal bersama kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Probolinggo.Kegiatan yang dipusatkan di obyek wisata Pantai Bentar Desa Curahsawo Kecamatan Gending ini dihadiri oleh Ketua DPP Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara Sudir Santoso, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi, Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala desa dan perangkat desa atas kinerjanya sehingga Kabupaten Probolinggo bisa tentram dan kondusif dibandingkan dengan daerah lain. “Tanpa aman dan kondusif, pemimpin siapapun tidak akan mampu menjawab tantangan rakyat yang semakin kompleks,” katanya.
Bupati Tantri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala desa dan perangkat desa yang tidak menagih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab manakala belum cair, berarti laporan keuangannya belum selesai. Artinya pemerintah desa telah mampu menyadari kekurangan sehingga secara otomatis tidak menagih.
“Dalam menentukan kebijakan, saya selalu berpijak kepada syariat agama dan aturan perundang-undangan. Tidak akan mungkin Bupati menjerumuskan kepala desa sehingga nantinya akan bertindak melanggar hukum. Semua ada aturan dan regulasinya, manakala ingin selamat tentunya harus berpijak pada aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Menurut Bupati Tantri, ke depan Pemerintah Daerah tidak akan mampu menjadi agen pembangunan dan pemerintahan manakala tidak ada dukungan dari kepala desa dan perangkat desa. Sinergi dan koordinasi dengan Forkopimka wajib hukumnya.
“Maksimalkan dan berdayakan potensi yang ada di desa. Sehingga permasalahan apapun selesai di desanya. Dengan demikian tidak perlu teriak-teriak di Camat dan Bupati. Harapannya kita mampu mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur,” pungkasnya.
Sementara anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sudah berkomitmen membangun daerah yang beradab dan kondusif serta menjadi contoh bagi daerah lain. “Budaya malu itu penting. Sehingga kepala desa tidak menagih manakala kewajibannya tidak dilakukan,” katanya.
Sedangkan Ketua DPP Parade Persatuan Rakyat Desa Nusantara Sudir Santoso banyak menyampaikan tentang sejarah perjuangan dari lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. “Undang-undang Desa ini adalah satu-satunya Undang-undang yang lahir button up (bawah ke atas),” pungkasnya. (wan/ast)
COMMENTS