Bapemas Rangkul LPP dan Fatayat Cegah Kekerasan Anak

Penulis : Wawan Bromo FM Selasa, 31/05/2016 SUMBERASIH - Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Probolinggo, Selasa (31/5/...

Penulis : Wawan Bromo FM
Selasa, 31/05/2016

SUMBERASIH - Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Probolinggo, Selasa (31/5/2016) memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada Lembaga Pembina Posyandu di aula Ayeng Mandiri Hotel Kecamatan Sumberasih. Menariknya, materi yang diberikan dalam kesempatan tersebut fokus kepada pencegahan terhadap kekerasan anak dan pelecehan seksual.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta terdiri dari LPP dan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Serta, Paguyuban LPP Kecamatan Sumberasih.

Kepala Bapemas Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti himbauan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE pada pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di Desa Bantaran Kecamatan Bantaran.

“Intinya saat ini Kabupaten Probolinggo darurat pelecehan seksual dan darurat narkoba. Oleh karena itu perlu langkah konkret untuk menyelamatkan generasi muda bangsa yang notabene adalah calon-calon pemimpin di masa yang datang,” katanya.

Menurut Heri, saat ini pihaknya akan fokus dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada di Kabupaten Probolinggo. Tentunya dengan mengajak masyarakat untuk menjauhi minuman beralkohol, narkoba dan pornografi.

“Harapannya kejadian-kejadian yang selama ini terjadi lambat laun bisa diselesaikan dengan baik. Sebab akar dari semua permasalahan mulai dari kekerasan anak dan pelecehan seksual adalah minumal beralkohol, narkoba dan pornografi ,” tegasnya.

Sementara Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapemas Kabupaten Probolinggo Mustapa mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan kekerasan anak dan pelecehan seksual melalui edukasi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas.

“Pasalnya Kabupaten Probolinggo sudah masuk darurat pelecehan seksual dan kekerasan anak dibawah umur,” katanya.

Menurut Mustapa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 01 tahun 2016 disebutkan bahwa dana posyandu sudah masuk di APBDes sesuai dengan kriteria masing-masing desa.

“Mudah-mudahan ke depan setiap permasalahan di kecamatan, khususnya posyandu mampu di selesaikan dan dipecahkan melalui forum LPP. Terlebih dana posyandu yang sudah masuk di APBDes,” tambahnya. (wan/ast)