Sosialisasikan Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Penulis : Wawan Bromo FM Selasa 05/04/2016 DRINGU – Sebagai tindak lanjut dari sinkronisasi pengawasan pemanfaatan sumberdaya perik...

Penulis : Wawan Bromo FM

Selasa 05/04/2016

DRINGU – Sebagai tindak lanjut dari sinkronisasi pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, Selasa (5/4/2016) di Desa Dringu Kecamatan Dringu.

Kegiatan yang dipusatkan di Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Mutiara Laut ini diikuti oleh 45 orang ketua kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Dringu. Dalam sosialisasi ini mereka mendapatkan materi dari Diskanla, Satpolair, Kamladu TNI AL dan Pokmaswas Mutiara Laut.

Kepala Diskanla Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Wahid Noor Azis mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemanfaatan sumber daya laut itu harus ramah lingkungan.

“Artinya, sumber daya laut ini titipan untuk anak cucu sehingga bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena laut adalah ladang mata pencaharian nelayan dengan mentaati peraturan perundang-undangan dan alat tangkap ramah lingkungan. Dengan demikian, sumber daya itu akan tetap lestari,” katanya.

Menurut Wahid, pokmaswas sebagai kelompok pengawas dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi terumbu karang dan penebangan mangrove.

“Melalui kegiatan ini saya berharap masyarakat sadar dan mau membantu pemerintah daerah dalam pengawasan lingkungan sehingga lingkungan bisa lestari. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lautpun bisa ramah lingkungan yang kita wariskan kepada anak cucu,” harapnya.

Dalam sosialisasi ini, secara umum para narasumber menyampaikan bahwa penyadaran hukum kepada masyarakat itu penting, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum dibidang kelautan dan perikanan sehingga bisa mengurangi pelanggaran terhadap pemakaian alat tangkap dan pengrusakan lingkungan. (wan/ast)