Workshop Antisipasi Konflik Sosial Isu Santet

Penulis : Wawan Bromo FM Rabu, 23/03/2016     SUMBERASIH - Sebagai upaya mengantisipasi konflik sosial adanya isu santet, Badan Kes...

Penulis : Wawan Bromo FM

Rabu, 23/03/2016

 

 

SUMBERASIH - Sebagai upaya mengantisipasi konflik sosial adanya isu santet, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di RM Rahayu di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Rabu (23/3/2016).

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Mereka mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari FKDM Kabupaten Probolinggo dan Polres Probolinggo.

Kepala Bakesbangpol Linmas Kabupaten Probolinggo Agus Mukson mengatakan workshop ini bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman kepada pengurus FKDM khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di lapangan.

“Selain itu, supaya pengurus FKDM bisa mengantisipasi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sehingga bisa terdeteksi sedini mungkin, salah satunya isu santet yang berkembang di Kabupaten Probolinggo dari dulu sampai sekarang,” katanya.

Menurut Agus Mukson, pengurus FKDM ini hendaknya tanggap begitu ada isu santet bisa langsung memberikan penyelesaian agar tidak sampai terjadi konflik sosial. “Harapan kami, dengan workshop ini pengurus FKDM memahami akan tugas pokok dan fungsinya. Setelah memahami bisa berjalan aktif di masyarakat, mengantisipasi sejak dini, lapor cepat ke Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Dalam memberikan laporan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah jelas Agus Mukson, benar-benar menjadi bahan yang akurat untuk laporan kepada Bupati dalam mengabil kebijakan.

“Terhadap semua persoalan yang ada di masyarakat, FKDM harus bisa turun langsung dan tahu persoalannya. Sebab setiap laporan yang kami terima akan dicek  dan dievaluasi terlebih dahulu. Setelah itu baru disampaikan kepada Bupati untuk mengambil kebijakan,” pungkasnya. (wan/ast)