Terima Dana Kapitasi JKN Sebesar Rp 42 M

Penulis : Dimaz Bromo FM Rabu, 03/02/2016 KRAKSAAN - Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tampaknya akan terwujud...

Penulis : Dimaz Bromo FM

Rabu, 03/02/2016

KRAKSAAN - Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tampaknya akan terwujud. Pasalnya, tahun ini Kabupaten Probolinggo mendapatkan jatah dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) mencapai sekitar Rp 42 miliar. Dana kapitasi itu disebarkan pada puskesmas dan Klinik Pratama.

Kepala Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono mengatakan, anggaran yang disediakan pemerintah pusat ataupun daerah untuk pelayanan kesehatan sudah sangat besar. Tahun ini, Kabupaten Probolinggo mendapatkan dana kapitasi JKN dari pusat sebesar Rp 42 miliar.

“Besar dana kapitasi itu ditentukan dari jumlah peserta JKN yang tercatat. Yang menentukan besar dana kapitasi itu dari pusat,” katanya.

Shodiq menjelaskan, dana kapitasi itu hanya diperuntukkan pada penanganan tahap pertama. Yakni, di puskesmas dan klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS. Sedangkan untuk penanganan rujukan ke rumah sakit, itu menjadi klaim rumah sakit ke pusat. Tetapi pada prinsipnya pelayanan kesehatan diberikan secara gratis, asal mengikuti aturan dan prosedur.

”Tiap puskesmas dan klinik itu memang berhak menerima dana kapitasi itu, besarannya sesuai dengan jumlah peserta JKN. Jadi besaran tiap puskesmas atau klinik tidak sama,” jelasnya.

Soal keperuntukkan dana kapitasi JKN itu dikatakan Shodiq, untuk kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN. Seperti halnya fasilitas pelayanan, obat-obat dan alat kesehatan lainnya. ”Berobat dari puskesmas sampai FKP (Fasilitas Kesehatan Pertama) dan seterusnya diberikan secara gratis. Tetapi, harus sesuai aturan, tidak bisa langsung ke rumah sakit, harus melalui rujukan dari tahap pertama yaitu puskesmas atau klinik,” terangnya.

Shodiq mengharapkan, kartu JKN yang ditunjuk oleh pusat itu sesuai sasaran. Sehingga pelayanan kesehatan gratis itu tepat sasaran juga. ”Pelayanan kesehatan JKN itu harus sesuai rujukan dan berjenjang,” harapnya. (maz/abh)