SLB Jadi Pusat Konsultasi Sekolah Inklusif

Penulis : Wawan Bromo FM Sabtu, 13/02/2016 KRAKSAAN – Perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan l...

Penulis : Wawan Bromo FM

Sabtu, 13/02/2016

KRAKSAAN – Perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan luar biasa. Hingga kini sudah berdiri sebanyak delapan SLB yang tersebar di Kabupaten Probolinggo. SLB tersebut didirikan untuk memberikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kedelapan SLB itu, SDLB Dharma Asih Kraksaan, SDLB Mambaul Ulum Paiton, SDLB Negeri Kraksaan, SMPLB Dharma Asih Kraksaan, SMALB Dharma Asih Kraksaan, SLB ABCD Permata Hati Gending, SLB ABCD Raudlatul Jannah Gending, dan TKLB Dharma Asih Kraksaan.

“Tetapi SLB yang pertama kali didirikan di Kabupaten Probolinggo adalah SLB Dharma Wanita di bawah naungan Dharma Wanita Kabupaten Probolinggo dan SDLB Negeri Kraksaan. SLB Dharma Wanita didirikan tanggal 20 Agustus 1980,” ujar Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) SLB Kabupaten Probolinggo Isa Abib Yakub, Sabtu (13/2/2016).

Namun karena ada perubahan struktur organisasi Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan, kata Isa, maka SLB Dharma Wanita berubah nama menjadi SLB Dharma Asih Kraksaan pada tahun 2000 dan berada di bawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Probolinggo. “Awalnya hanya SD saja, tetapi kini sudah lengkap mulai dari TK hingga SMA,” jelasnya.

Menurut Isa, jumlah SLB ini ternyata tidak mampu menjangkau ABK yang berada di daerah terpencil. Maka pendirian sekolah inklusif melalui pendidikan inklusif dirasa sangat tepat agar para ABK mendapatkan pendidikan yang bermutu. “Dengan adanya sekolah inklusif di Kabupaten Probolinggo, maka SLB Dharma Asih Kraksaan akan menjadi pusat konsultasi sekolah inklusif,” tegasnya.

Isa menjelaskan, meskipun sekolah di SLB dan sekolah inklusif, ternyata prestasi ABK tidak kalah dengan anak didik yang bersekolah di lembaga pendidikan umum. Sebab hingga saat ini para ABK ini ada yang sudah menempuh gelar S2 dan bekerja sebagai PNS di Kabupaten Probolinggo.

“Inilah yang membuktikan Kabupaten Probolinggo tidak membeda-bedakan. Jadi anak berkebutuhan khusus harus bersekolah agar tidak bergantung kepada orang lain dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat umum,” pungkasnya. (wan/ast)