Penulis : Wawan Bromo FM Jum'at, 26/02/2016 DRINGU - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Probolinggo ingin am...
Penulis : Wawan Bromo FM
Jum'at, 26/02/2016
DRINGU - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Probolinggo ingin ambil bagian dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang akan diterima desa tahun ini. Badan otonom (banom) PCNU Kabupaten Probolinggo ini membentuk lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap dana tersebut.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo Muchlis mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan penataan kelembagaan terutama mengenai organisasi yang akan menjalankan lembaga itu. Namun pendirian Lembaga Pengawasan Dana Desa (LPD2) ini tidak hanya berasal dari kalangan pemuda Ansor saja.
“Nantinya kami juga akan mengakomodir dari jajaran Fatayat dan Muslimat NU untuk bisa menjalankan lembaga ini. Struktur kepengurusan juga dilengkapi dari dua banom tersebut,” ungkapnya, Jum’at (26/2/2016).
Menurut Muchlis, dalam pembentukan lembaga yang akan dikomandoi oleh kalangan- kalangan pemuda itu, nantinya bisa memberikan pencerahan kepada para pengguna anggaran terutamanya bagi para pemerintahan desa. ”Sehingga pembangunan yang menggunakan dana tersebut dinilai bisa sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Muchlis mengaku, kalau dana desa tersebut memang harus dilakukan pengawalan ketat. Hal ini penting dilakukan agar pengalokasian untuk melakukan pembangunan desa bisa terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
“LPD2 ini nantinya akan bekerja tidak hanya menjadi pengawasan saja, tetapi juga bisa memberikan ruang publik untuk bisa memberikan sumber informasi serta sebagai lembaga pengaduan masyarakat seputar penggunaan dana desa,” teranganya.
Sesuai dengan hasil pleno pengurus GP Ansor, Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Probolinggo, Ali Sujoko terpilih dan dipercayai untuk bisa menjadi Ketua LPD2 Kabupaten Probolinggo.
Dihubungi terpisah Ali Sujoko mengaku dengan amanah yang diberikan sebagai Ketua LPD2 pihaknya dan pengurus lainnya akan melakukan upaya pengawasan dana desa secara maskimal. “Tentu harapannya tidak ada pola permainan dalam pengelolaan dana tersebut. Sehingga dana desa benar-benar bisa bermanfaat untuk kepantingan masyarakat desa,” katanya. (wan/ast)



COMMENTS