Anggarkan Rp 600 Juta Untuk Guru Daerah Sulit

Penulis : Dimaz Bromo FM Senin, 29/02/2016 KRAKSAAN - Jumlah guru yang mengajar di daerah sulit di Kabupaten Probolinggo meningkat ...

Penulis : Dimaz Bromo FM

Senin, 29/02/2016

KRAKSAAN - Jumlah guru yang mengajar di daerah sulit di Kabupaten Probolinggo meningkat dari tahun lalu. Tercatat tahun ini, guru di daerah sulit tersebut mencapai 585 orang. Padahal pada tahun lalu hanya 350 orang. Dampaknya, anggaran untuk transportasi untuk merekapun ikut membengkak. Bahkan tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 600 juta.

Sebagai bentuk penghargaan dan aprsiasi terhadap guru yang mengajar di daerah sulit di Kabupaten Probolinggo, Pemkab Probolinggo melalui Dispendik memberikan uang tansportasi per bulan hanya Rp 100 ribu atau Rp 1,2 juta pertahun. Kebijakan ini sudah berlangsung hampir dua tahun terkahir.

“Ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap guru yang mengajar di daerah sulit terjangkau, makanya kami ganti uang tranport mereka hanya Rp 100 ribu per bulan,” kata Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda.

Dengan jumlah nominal tersebut, Syamsul mengaku hal itu bisa terbilang sedikit. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran kekuatan anggaran untuk hal tersebut hanya kisaran Rp 100 ribu per bulan. “Anggaran kami hanya bisa mencakup seperti itu, mudah-mudahan ke depan bisa dinaikan,” terangnya.

Terkait dengan meningkatnya guru yang mendapatkan uang kompensasi tahun ini, Syamsul mengatakan hal itu disebabkan karena jumlah guru yang mengajar di daerah sulit semakin meningkat. “Berarti jumlah guru yang mengajar bertambah,” ujarnya.

Dari catatan Dispendik, guru yang bisa disebut guru yang mengajar di daerah sulit tersebut berada di kecamatan atas seperti Kecamatan Krucil, Tiris, Sumber, Sukapura, Lumbang, Kuripan dan sebagian lainnya di Pakuniran. “Mereka kebanyakan berasal dari tingkatan SD hingga SMP,” tambahnya.

Sementara untuk guru yang berada di tingkat SMA banyak yang tidak dapat lantaran letak sekolah SMA kebanyakan berada di ibukota kecamatan masing-masing. “Makanya sampai sekarang hanya SD hingga SMP yang dapat, itupun mereka bukan yang berdomisili di tempat yang mereka mengajar, tapi di luar tempat mereka mengajar,” pungkasnya. (maz/ast)