bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Dimaz Bromo FM Minggu, 31/01/2016 DRINGU - Beban pembayaran listrik untuk PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kabupaten Probolingg...
Penulis : Dimaz Bromo FM
Minggu, 31/01/2016
DRINGU - Beban pembayaran listrik untuk PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi. Setiap bulannya, Pemkab Probolinggo rata-rata membayar PJU ke PLN sebesar Rp 2,3 – 2,8 Miliar.
Dari data yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun 2015 lalu, pembayaran PJU di Kabupaten Probolinggo menelan anggaran APBD rata-rata Rp 2,1 miliar hingga Rp 2,8 miliar per bulan. Selama tahun 2015, Pemkab Probolinggo mengeluarkan biaya PJU sebanyak Rp 21 miliar lebih. Jumlah itu dipastikan naik dari pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 20,7 miliar sepanjang tahun 2014.
Di sisi lain, Pemkab Probinggo pada tahun 2015 mendapat pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN senilai Rp 18 miliar. Sedangkan pada 2014 lalu, untuk PPJ Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 15, 5 miliar.
Artinya tahun lalu, dari PPJ yang diterima Pemkab Probolinggo belum bisa memenuhi pembayaran rekening listrik PJU di Kabupaten Probolinggo senilai Rp 21 miliar.
“Memang setiap tahun yang kami dapat dari PPJ tidak cukup untuk membayar rekening listrik untuk PJU di Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi melalui Kabid Pertamanan Zaenal Anshori.
Mahalnya pembayaran PJU tersebut tentu menjadi evaluasi BLH. Salah satu cara mengurangi tingginya pembiayaan itu dengan cara melakukan meteranisasi atau pemasangan meteran listrik di ruas jalan tertentu. Dengan harapan, setelah adanya meteran tersebut pembiayaan PJU bisa berkurang. “Karena nanti sudah ada bukti untuk pembayaran listrik yang sudah digunakan dalam sebulan,” katanya.
Pada 2015 lalu, dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolingggo hanya satu kecamatan yang akan menjadi pilot project meterisasi. Kecamatan yang akan menjadi percontohan tersebut akan dilakukan di Kecamatan Dringu. “Sementara hanya satu kecamatan, yaitu di Dringu,” ungkapnya.
Namun pada perjalanannya, anggaran yang dikeluarkan belum cukup untuk melakukan meterisasi di Kecamatan Dringu. “Saya kira sedikit, ternyata banyak. makanya kami anggarkan lagi tahun ini senilai Rp 300 juta. Mudah-mudahan cukup untuk meterisasai tahun ini,” terangnya.
Selain melakukan meterisasi di Kecamatan Dringu, upaya untuk mengurangi beban pembiayaan PJU dilakukan dengan cara menggunakan PJU solar cell. Sejauh ini, PJU yang menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari ini baru dilaksanakan di sepanjang jalan dari Laweyan hingga ke Wisata Gunung Bromo. (maz/abh)
Minggu, 31/01/2016
DRINGU - Beban pembayaran listrik untuk PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi. Setiap bulannya, Pemkab Probolinggo rata-rata membayar PJU ke PLN sebesar Rp 2,3 – 2,8 Miliar. Dari data yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun 2015 lalu, pembayaran PJU di Kabupaten Probolinggo menelan anggaran APBD rata-rata Rp 2,1 miliar hingga Rp 2,8 miliar per bulan. Selama tahun 2015, Pemkab Probolinggo mengeluarkan biaya PJU sebanyak Rp 21 miliar lebih. Jumlah itu dipastikan naik dari pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 20,7 miliar sepanjang tahun 2014.
Di sisi lain, Pemkab Probinggo pada tahun 2015 mendapat pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN senilai Rp 18 miliar. Sedangkan pada 2014 lalu, untuk PPJ Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 15, 5 miliar.
Artinya tahun lalu, dari PPJ yang diterima Pemkab Probolinggo belum bisa memenuhi pembayaran rekening listrik PJU di Kabupaten Probolinggo senilai Rp 21 miliar.
“Memang setiap tahun yang kami dapat dari PPJ tidak cukup untuk membayar rekening listrik untuk PJU di Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi melalui Kabid Pertamanan Zaenal Anshori.
Mahalnya pembayaran PJU tersebut tentu menjadi evaluasi BLH. Salah satu cara mengurangi tingginya pembiayaan itu dengan cara melakukan meteranisasi atau pemasangan meteran listrik di ruas jalan tertentu. Dengan harapan, setelah adanya meteran tersebut pembiayaan PJU bisa berkurang. “Karena nanti sudah ada bukti untuk pembayaran listrik yang sudah digunakan dalam sebulan,” katanya.
Pada 2015 lalu, dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolingggo hanya satu kecamatan yang akan menjadi pilot project meterisasi. Kecamatan yang akan menjadi percontohan tersebut akan dilakukan di Kecamatan Dringu. “Sementara hanya satu kecamatan, yaitu di Dringu,” ungkapnya.
Namun pada perjalanannya, anggaran yang dikeluarkan belum cukup untuk melakukan meterisasi di Kecamatan Dringu. “Saya kira sedikit, ternyata banyak. makanya kami anggarkan lagi tahun ini senilai Rp 300 juta. Mudah-mudahan cukup untuk meterisasai tahun ini,” terangnya.
Selain melakukan meterisasi di Kecamatan Dringu, upaya untuk mengurangi beban pembiayaan PJU dilakukan dengan cara menggunakan PJU solar cell. Sejauh ini, PJU yang menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari ini baru dilaksanakan di sepanjang jalan dari Laweyan hingga ke Wisata Gunung Bromo. (maz/abh)
COMMENTS