Pemkab Gelar Apel Bulanan PNS

Penulis : Wawan Bromo FM Senin, 18/01/2016 KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar apel bulanan Pegawai Nege...

Penulis : Wawan Bromo FM

Senin, 18/01/2016

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar apel bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di halaman depan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo di Kota Kraksaan, Senin (18/01/2016). Meskipun sempat diguyur hujan, apel bulanan ini dapat berjalan dengan khidmat.

Petugas upacara pada apel bulanan PNS ini berasal dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Probolinggo. Sementara bertindak sebagai pembina apel Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tanto Walono.

Dalam apel bulanan PNS ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi didampingi pembina apel menyerahkan hadiah Lomba Eco-Pesantren (Pondok Pesantren Peduli dan Berbudaya Lingkungan) dan Lomba Desa/Kelurahan Berseri.

Dimana juara 1 lomba Eco-Pesantren diraih PP Zainul Hasan 2 Kecamatan Krucil, juara 2 diraih PP Subulul Ma’arif Kecamatan Krejengan dan juara 3 diraih PP Darut Taqwa Kecamatan Kotaanyar.

Sedangkan lomba Desa/Kelurahan Berseri, juara 1 diraih Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan, juara 2 diraih Desa Kalisalam Kecamatan Dringu, juara 3 diraih Desa Bhinor Kecamatan Paiton, juara harapan 1 diraih Desa Leces Kecamatan Leces dan juara harapan 2 diraih Desa Betek Taman Kecamatan Gading.

Dalam amanatnya Tanto Walono meminta agar penyerapan anggaran di setiap SKPD dilakukan sesuai jadwal yakni 25% pada setiap triwulan. “Setiap pertumbuhan ekonomi tentunya akan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran,” katanya,

Kepada para Pengguna Anggaran (PA) hingga bendahara SKPD, Tanto meminta agar berupaya menyerap anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016. Setelah itu semua harus dikerjakan sesuai dengan jadwalnya.

“Apabila penyerapan anggaran tidak sesuai jadwal, maka sanksinya Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 90%. Nanti diakhir tahun ada punishment DAU dibayarkan non cash. Kalau DAU nya tidak ada, maka gajinya juga mundur,” jelasnya.

Oleh karena itu Tanto meminta agar setiap PA mengumpulkan PPTK dan bendahara. Tetapi yang paling penting bukan hanya penyerapan saja, tetapi juga kualitas belanja dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Kurangi sesuatu yang membutuhkan anggaran yang besar. Kita harus berupaya bagaimana bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” pungkasnya. (wan/abh)