Pemkab Butuh 4.700 PNS Baru

Penulis : Dimaz Bromo FM Selasa, 12/01/2016 DRINGU – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Probolinggo bisa terbilang ja...

Penulis : Dimaz Bromo FM

Selasa, 12/01/2016

DRINGU – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Probolinggo bisa terbilang jauh dari jumlah ideal. Sebab sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab-ABK), Pemkab Probolinggo masih membutuhkan sekitar 4.700 PNS baru. Sayangnya, hingga saat ini kekurangan tersebut masih belum bisa terisi, karena ada moratorium PNS dari Pemerintah Pusat.

Jumlah PNS di Kabupaten Probolinggo sampai akhir Desember 2015 ada 9.404 orang. PNS aktif itu tersebar di seluruh SKPD. Padahal sesuai Anjab-ABK, Pemkab Probolinggo idealnya harus ada penambahan sekitar 4.700 PNS baru. Dari jumlah tersebut, terbanyak yang dibutuhkan adalah untuk mengisi kekurangan PNS di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kekurangan tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) setiap tahunnya. Hanya, usulan tersebut tidak kunjung direalisasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kemen PAN-RB.

“Semua usulan tadi bergantung pada formasi Kemen PAN-RB. Paling kalau dapat formasi PNS baru, di bawah 100 orang. Padahal yang dibutuhkan 100 lebih,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim.

Terlebih, saat ini pemerintah pusat menerapkan moratorium PNS sejak dua tahun terakhir. Artinya, untuk pengangkatan PNS baru sulit dilakukan.  “Malah informasinya,  moratorium PNS masih akan diperpanjang. Tapi itu semua kami serahkan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Meski belum ada kepastian soal rekruitmen CPNS tahun ini, Pemkab Probolinggo tetap mengalokasikan anggaran Rp 750 juta untuk penyelenggaran tes. Sebab, kalau memang nanti ada, maka perekrutan CPNS akan menggunakan sistem online atau Computer Acces Test (CAT).

Untuk memperlancar rencana tersebut, Pemkab Probolinggo melalui BKD sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan BKD Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional 2 di Surabaya. Namun, jika tidak ada perekrutan CPNS tahun ini, maka anggaran Rp 750 juta itu akan  kembali masuk Kas Daerah. (maz/abh)