BPPKB Bentuk Koalisi Kependudukan

Penulis : Wawan Bromo FM Rabu, 16/12/2015 DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pemberdayaan Perempuan d...

Penulis : Wawan Bromo FM

Rabu, 16/12/2015

DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Rabu (16/12) membentuk koalisi kependudukan sebagai evaluasi kependudukan di Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), organisasi profesi, organisasi keagamaan (Muslimat dan Fatayat) di Kabupaten Probolinggo.

Kepala BPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Endang Astuti melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Herman Hidayat mengatakan kegiatan ini bertujuan agar para peserta merespon isu-isu kependudukan ke dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. “Tidak hanya sampai disini, sebab nantinya harus ditindaklanjuti dengan membuat perencanaan dan kegiatan di organisasinya masing-masing,” katanya. 

Melalui kegiatan tersebut Herman berharap laju pertumbuhan penduduk bisa terkendali dan seimbang antara kuantitas dan kualitas penduduk. Sebab jika melihat saat ini, pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan kualitasnya.

“Kualitas penduduk itu diukur dengan partisipasi pendidikan masyarakat, angka harapan hidup serta IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Itupun saat ini masih belum seimbang,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Herman meminta agar program lebih difokuskan kepada persoalan remaja dan pernikahan. Karena pertambahan penduduk meningkat tajam, kalau pernikahan usia muda tinggi. Apalagi di Kabupaten Probolinggo ada potensi rata-rata anak yang dilahirkan para ibu usia muda masih tinggi. Ini terjadi karena pernikahan dininya tinggi.

“Pernikahan dini tahun ini cenderung naik jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Dimana pada tahun 2014 lalu angkanya mencapai 43% dari total perkawinan. Sementara tahun 2015 naik menjadi 47,85% dari total perkawinan yang tercatat di KUA,” tegasnya.

Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut muncul usulan bahwa harus ada terobosan kalau benar-benar angka pernikahan dini mau diturunkan. Misalnya membuat surat edaran kepada kepala desa untuk dibuatkan Peraturan Desa (Perdes) tentang ketentuan menikah.

“Perlu dibuatkan tim terpadu atau tin gugus tentang percepatan penurunan pernikahan dini. Disamping itu perlu adanya program ekonomi produktif bagi keluarga miskin yang mempunyai anak remaja serta stop nikah siri. Ini permasalahan yang perlu dipertajam lagi solusinya,” pungkasnya. (wan/abh)