Ajukan Pengurangan Pemukiman Kumuh

Penulis : Dimaz Bromo FM Minggu, 06/12/2015 DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus berupaya agar kawasan kumuh te...

Penulis : Dimaz Bromo FM

Minggu, 06/12/2015

DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus berupaya agar kawasan kumuh terus berkurang. Salah satunya dengan cara mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, sampai saat ini jumlah luasan daerah kumuh masih ada 215, 47 hektar.

Untuk mengurangi hal tersebut, Pemkab Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melakukan kajian pada 12 kecamatan. Yakni, Kecamatan Kotaanyar, Paiton, Pajarakan, Besuk, Sumberasih, Wonomerto, Leces, Dringu, Gading, Gending, Bantaran serta Pakuniran.

Bahkan dari 12 kecamatan tersebut, empat diantaranya sudah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapat angggaran dari APBN dalam rangka perbaikan pemukiman. Empat kecamatan itu diantaranya Kecamatan Kraksaan, Pajarakan, Dringu dan Bantaran.

“Harapan kami, dari kajian yang kami lakukan akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka perbaikan pemukiman di kawasan pemukiman kumuh,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Dewi Korina.

Rencananya, setiap tahun Pemkab Probolinggo akan mengajukan empat kecamatan dalam hal pengurangan kawasan kumuh. Harapannya, pada 2019 mendatang, di Kabupaten Probolinggo sudah terbebas dari kawasan pemukiman yang kumuh sesuai dengan program pemerintah pusat. “Rencananya empat kecamatan per tahun secara bergantian,” jelasnya.

Meski begitu, usaha pengurangan tersebut tidak akan berhasil ketika SKPD dan pemerintahan desa tidak bersinergi. “Tidak akan cepat, manakala tidak ada sinergi dengan desa. Melalui Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa mereka, sesuai dengan arahan Ibu (Bupati), paling tidak setahun ada pihak desa membangun RTLH, kemudian saluran air. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat dan bisa meningkatkan IPM,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo Prijono mengungkapkan, sebelum mengajukan ke Pemerintah Pusat tersebut, empat kecamatan yang sudah dikaji oleh Bappeda saat ini masih dalam tahap pembuatan gambar atau DED. “Permintaan dari pemerintah pusat seperti itu, mudah-mudahan kita juga dapat bantuan untuk pengurangan pemukiman kumuh ini,” katanya. (maz/abh)