bromofm@probolinggokab.go.id
Penulis : Wawan Bromo FM Rabu, 09/12/2015 KRAKSAAN – Dari sebanyak 330 desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo, 42 di antaranya (12,73%) ...
Penulis : Wawan Bromo FM
Rabu, 09/12/2015
KRAKSAAN – Dari sebanyak 330 desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo, 42 di antaranya (12,73%) belum menjadi desa/kelurahan siaga aktif. Memang sudah sebagian besar yakni, 288 desa/kelurahan (87,27%) yang sudah menjadi desa/kelurahan siaga aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 lalu.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono. “Memang belum semua desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo mencapai kondisi desa/kelurahan siaga aktif. Maka untuk keperluan tersebut perlu dilaksanakan revitalisasi pengembangan desa atau kelurahan siaga guna pencapaian target 100 persen,” katanya.
Menurut Shodiq, ada 8 kriteria pentahapan desa/kelurahan siaga aktif. Meliputi, forum desa/kelurahan, KPM/kader kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, dan Posyandu di Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya aktif. Selain itu dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa/kelurahan, peran serta masyarakat, peraturan kepala desa atau peraturan Bupati dan pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tinggal.
“Pengembangan desa dan kelurahan siaga merupakan tanggungjawab kepala desa atau lurah. Namun masalah muncul apabila seorang kepala desa sering ganti-ganti kader. Artinya kader yang sudah berjalan dan diganti dengan yang baru, maka harus belajar dari awal lagi,” jelasnya.
Shodiq menerangkan, keberadaan desa/kelurahan siaga aktif tergantung kepada kepala desa/lurah. Kalau kepala desa/lurahnya tanggap, maka desa/kelurahan siaga akan berjalan dengan baik.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, kami sudah memberikan orientasi kepada kepala desa/lurah serta petugas kesehatan supaya paham tentang program desa siaga,” terangnya.
Selain itu, jelas Shodiq, pihaknya juga melakukan mobilisasi sosialisasi desa/kelurahan siaga aktif dengan mengundang stakeholder terkait mulai dari kepala desa/kelurahan, bidan desa, bagas (pembantu petugas) dan PKK desa. “Harapannya ke depan semua desa/kelurahan bisa menjadi aktif semua,” pungkasnya. (wan/abh)
Rabu, 09/12/2015
KRAKSAAN – Dari sebanyak 330 desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo, 42 di antaranya (12,73%) belum menjadi desa/kelurahan siaga aktif. Memang sudah sebagian besar yakni, 288 desa/kelurahan (87,27%) yang sudah menjadi desa/kelurahan siaga aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 lalu.Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono. “Memang belum semua desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo mencapai kondisi desa/kelurahan siaga aktif. Maka untuk keperluan tersebut perlu dilaksanakan revitalisasi pengembangan desa atau kelurahan siaga guna pencapaian target 100 persen,” katanya.
Menurut Shodiq, ada 8 kriteria pentahapan desa/kelurahan siaga aktif. Meliputi, forum desa/kelurahan, KPM/kader kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, dan Posyandu di Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya aktif. Selain itu dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa/kelurahan, peran serta masyarakat, peraturan kepala desa atau peraturan Bupati dan pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tinggal.
“Pengembangan desa dan kelurahan siaga merupakan tanggungjawab kepala desa atau lurah. Namun masalah muncul apabila seorang kepala desa sering ganti-ganti kader. Artinya kader yang sudah berjalan dan diganti dengan yang baru, maka harus belajar dari awal lagi,” jelasnya.
Shodiq menerangkan, keberadaan desa/kelurahan siaga aktif tergantung kepada kepala desa/lurah. Kalau kepala desa/lurahnya tanggap, maka desa/kelurahan siaga akan berjalan dengan baik.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, kami sudah memberikan orientasi kepada kepala desa/lurah serta petugas kesehatan supaya paham tentang program desa siaga,” terangnya.
Selain itu, jelas Shodiq, pihaknya juga melakukan mobilisasi sosialisasi desa/kelurahan siaga aktif dengan mengundang stakeholder terkait mulai dari kepala desa/kelurahan, bidan desa, bagas (pembantu petugas) dan PKK desa. “Harapannya ke depan semua desa/kelurahan bisa menjadi aktif semua,” pungkasnya. (wan/abh)
COMMENTS