Realisasi Penerimaan PBB Capai Rp 7,2 M

Penulis : Wawan Bromo FM Jum'at, 20/11/2015 KRUCIL - Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Evaluasi...

Penulis : Wawan Bromo FM

Jum'at, 20/11/2015

KRUCIL - Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015 di Bermi Mini Land (BML) Kecamatan Krucil, Rabu (18/11). Rapat yang dihadiri oleh Camat se-Kabupaten Probolinggo ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan PBB hingga pertengahan Nopember tahun 2015.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi didampingi Kepala Dispenda Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno dan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tanto Walono.

Kepala Dispenda Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno mengungkapkan bahwa target perolehan PBB Baku I, II tahun 2015 mencapai Rp 9.201.657.756 dengan 420.520 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Hingga pertengahan Nopember 2015, realisasi penerimaan PBB mencapai Rp 7.240.520.415 atau 78,69% dengan 340.417 SPPT.

“Dari 24 kecamatan, baru ada 8 kecamatan yang sudah lunas 100%. Yakni, Kecamatan Sukapura, Tegalsiwalan, Lumbang, Dringu, Sumber, Sumberasih, Gading dan Pajarakan. Tetapi 16 kecamatan yang lain sudah menyanggupi untuk segera menyusul melakukan pelunasan PBB tahun 2015,” ujarnya.

Hadi menerangkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perolehan PAD dari sektor PBB. Tentunya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. “Tentunya ini akan memotivasi kepada yang lain yang belum lunas untuk segera melunasi PBB. Sehingga tahun depan ada semangat untuk melunasi PBB tidak diakhir tahun tetapi juga di awal tahun sejak SPPT dibagikan,” jelasnya.

Sementara Sekda Nawi menekankan agar pemungutan PBB bisa dimaksimalkan karena merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dari suatu program dapat diukur dengan berbagai cara antara lain mengevaluasi realisasi penerimaan PBB sebagai tolak ukur capaian kinerja para Camat dan Kepala Desa/Lurah.

“Sebagai aparatur kita harus menjadi panutan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak karena pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Menurut Sekda Nawi, Camat dan Kepala Desa/Lurah harus mampu memotivasi masyarakat sebagai wajib PBB untuk segera melunasi pajaknya sebelum jatuh tempo. “Kegiatan ini sengaja ditempatkan disini karena saya ingin melihat kekompakan dari para Camat. Kalau sudah kompak tentunya masalah sebesar apapun akan dapat diselesaikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Nawi memberikan tali asih kepada Camat yang masyarakat di daerahnya sudah lunas PBB 100% sebelum jatuh tempo. “Jangan dilihat nilainya, tetapi lihatlah sebagai bentuk penghargaan atas upayanya memotivasi masyarakat agar mau melunasi PBB sebelum jatuh tempo,” pungkasnya. (wan/abh)