Kejari Kraksaan Tahan Tiga Penjual Lahan Makam

Penulis : Dimaz Bromo FM Selasa, 24/11/2015 KRAKSAAN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara berupa lahan maka...

Penulis : Dimaz Bromo FM

Selasa, 24/11/2015

KRAKSAAN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara berupa lahan makam umum di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan, ditahan sekaligus oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kraksaan, Selasa (24/11). Mereka ditahan setelah proses pemberkasan dirasa lengkap dan dinyatakan P-21.

Ketiga tersangka dimaksud adalah Muhammad Hamsun, mantan eks Kepala Desa (Kades) Asembakor; Suhariyadi, perangkat Desa Asembakor dan Muhammad Saleh, warga sipil asal Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan.

Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan bahwa upaya penahanan terhadap ketiga tersangka sempat berlangsung alot. Pasalnya, ketiga tersangka awalnya enggan ditahan, terutama tersangka Hamsun. Dengan alasan sedang sakit, tersangka Hamsun pun meminta kebijakan jaksa penuntut untuk tidak melakukan penahanan.

Tersangka  Hamsun  mengalami tekanan darah cukup tinggi. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 15.30, tersangka Hamsun didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya dan jaksa penuntut Kejari Kraksaan, dibawa ke mobil dinas Pidsus untuk dilakukan penahanan.

Kasi Pidsus Kejari Kraksaan Widi Trismono saat dikonfirmasi mengatakan, proses hukum dugaan korupsi penjualan lahan makam Desa Asembakor Kraksaan yang menjadi hak Negara memasuki babak baru. Saat pelimpahan tahap dua, pihaknya menahan ketiga tersangka kasus dugaan korupsi lahan makam tersebut.

Widi, mengaku penahanan dilakukan karena berkas sudah lengkap dan pelimpahan tahap dua. Selain itu, penahanan dilakukan guna mempermudah dan mempercepat proses penyidikan dan peradilan sendiri. Lahan makam umum yang dijual ada tiga bidang. Masing-masing seluas 334 meter persegi; 243 meter persegi dan 486 meter persegi.

“Lahan pemakaman umum tersebut dijual dengan harga berkisar masing-masing bidang lahan makam Rp 65 juta, Rp 20 juta dan Rp 30 juta,” katanya.

Sementara PH tersangka Hamsun, Abdul Haris saat dikonfirmasi mengatakan, lahan yang dijual itu awalnya tidak bertuan. Kemudian diajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo dan keluar sertifikat. Ternyata, setelah itu ada warga yang mengaku itu miliknya. Sebelum ada perkara hukum, uang lahan itu sudah dikembalikan ke warga.

”Karena Pak Hamsun kooperatif, Pak Hamsun sudah mengembalikan uang itu ke jaksa penuntut sebesar Rp 40 juta beserta sertifikat lahannya sebagai jaminan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, lahan makam umum itu berada di sebelah sisi barat kantor Desa Asembakor. Lahan makam umum yang memiliki luas sekitar 1.000 meter persegi itu, rupanya masih sedikit digunakan untuk pemakamam umum.

Sehingga, sebagian besar lahan makam umum itu masing dalam kondisi lahan kosong. Bahkan, tiga objek petak lahan makam yang diduga telah dijual, telah berbentuk sertifikat dari BPN. Sehingga, dapat dipastikan tanah Negara yang seharusnya tidak boleh dijual, sudah disalahgunakan. Diduga kuat, lahan makam itu dijual pada tahun 2012 dan tahun 2013. (maz/abh)