Setuju Ibadah Haji Dikelola OKI

Penulis Wawan Bromo FM Senin 05/10/2015 KRAKSAAN - Anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si menyatakan setuju bila pe...

Penulis Wawan Bromo FM

Senin 05/10/2015

KRAKSAAN - Anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si menyatakan setuju bila penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci dikelola bersama oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Namun, ia menyadari hal itu tidak bisa dipaksakan. Sebab, pengelolaan ibadah haji tetap menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

“Sangat mendukung. Tapi, apakah Pemerintah Arab Saudi mau jika penyelenggaraan ibadah haji dikelola OKI. Kalau tidak mau, minimal negara yang banyak hajinya itu diterima usulannya agar manajemen penyelenggaraan ibadah haji lebih aman dan khusyu,” katanya.

Pendapat mantan bupati Probolinggo dua periode ini didasarkan atas musibah beruntun yang terjadi di musim haji 2015 ini. Terutama tragedi di Mina, Kamis (24/9) lalu yang sampai menewaskan tujuh ratus lebih jamaah haji, termasuk dari Kabupaten Probolinggo.

Belajar dari kejadian tersebut, muncul wacana agar ibadah haji di tanah suci dikelola bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI. Wacana ini muncul atas harapan agar manajemen penyelenggaraan ibadah haji jadi lebih bagus. Sehingga umat Islam dapat lebih aman, tenang dan khusyu’ dalam menjalankan rukun Islam kelima itu. 

Agar tahun depan tidak terjadi seperti ini lagi, Hasan juga meminta Kementerian Agama RI mengundang Kementerian Agama negara-negara pengirim jamaah haji untuk mencari solusi agar manajemen penyelenggaraan haji menjadi lebih baik.

“Kalau sudah bertemu, nanti hasilnya akan disampaikan sama-sama pada kerajaan Arab Saudi. Dengan harapan hasil dari pertemuan itu bisa diterima oleh kerajaan Arab Saudi,” tegasnya.

Menurut Hasan, di internal Kementerian Agama RI juga masih perlu ada perbaikan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah lamanya identifikasi jenazah korban tragedi Mina. Pasalnya proses identifikasi hanya dilakukan melalui cek foto dan alamat, tidak melalui pemeriksaan sidik jari.

“Ini terjadi karena jamaah haji berangkat tanpa melalu perekaman sidik jari. Kelemahannya di sidik jari. Seandainya ada perekaman sidik jari mungkin lebih memudahkan pencarian korban,” terangnya.

Evaluasi kinerja Kementerian Agama RI jelas Hasan, akan dilakukan setelah pelaksanaan ibadah haji 2015 ini selesai. “Nanti setelah kegiatan haji ini selesai kami akan RDP (rapat dengar pendapat, red) dengan Kemenag,” pungkasnya. (wan/abh)