Bahas RAPBD 2016, Tunggu Dana Perimbangan

Penulis : Dimaz Bromo FM Sabtu 10/10/2015 KRAKSAAN - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo hingga saat ini m...

Penulis : Dimaz Bromo FM

Sabtu 10/10/2015

KRAKSAAN - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo hingga saat ini masih menunggu dana perimbangan. Hal itu dilakukan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2016 mendatang.

Dana Perimbangan yang dimaksud yakni alokasi anggaran yang diterima Pemerintah Daerah untuk APBD. Dana perimbangan itu terdiri tiga jenis. Yakni, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan.

Meski KUA-PPAS sudah dibahas, namun informasi Dana Perimbangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan itu sangat penting ditunggu. Sebab dari sanalah  nantinya dana itu akan disusun dan dibagi ke SKPD sesuai dengan penggunaan secara riil, bukan lagi plafon sementara.

“Jadi itu untuk pembahasan R-APBD 2016, memang dalam KUA-PPAS sudah ada angka, tapi itu masih saja bisa berubah,” jelas Kepala DPKD Kabupaten Probolinggo Tanto Walono.

Biasanya, informasi Dana Perimbahan itu turun dari pemerintah pusat tiap Oktober. Namun informasi tersebut belum juga turun. “Makanya untuk pembahasan R-APBD 2016 ini masih istirahat, karena memang menunggu itu,” katanya.

Sebelumnya, pada Jum’at akhir pekan lalu, DPRD Kabupaten Probolinggo bersama Pemkab menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD 2016.

Usai pembahasan tersebut, rencananya November mendatang akan dilanjutkan pembahasan R-APBD 2016. “Kami masih menunggu informasi dari pemerintah pusat soal dana perimbangan tahun ini,” ujarnya.

Terkait dengan jumlah dana perimbangan pada KUA-PPAS yang selesai dibahas tersebut, Tanto mengaku tidak mengetahui secara detail besaran dana perimbangan yang diprediksikan sebelumnya.

Hanya saja ia menyebut, dari pendapatan Pemkab Probolinggo tahun ini ada sekitar Rp 2,1 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah ada Rp 2,2 triliun. Dari dana tersebut, 90 persen lebih berasal dari dana perimbangan.

“Sedangkan untuk 8 persennya itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi dari pemerintah pusat dananya memang sangat besar, ada sekitar 90 persen yang berasal dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (maz/abh)