Gencarkan Program KB, Suntik Dana Rp 6 Miliar

Penulis Dimaz Bromo FM Kamis 06/08/2015 KRAKSAAN – Sejak tahun 2014 lalu, masyarakat Kabupaten Probolinggo tidak dipungut biaya alia...

Penulis Dimaz Bromo FM

Kamis 06/08/2015

KRAKSAAN – Sejak tahun 2014 lalu, masyarakat Kabupaten Probolinggo tidak dipungut biaya alias digratiskan untuk ikut program  Keluarga Berencana (KB). Bahkan Pemkab Probolinggo menganggarkan dana hingga Rp 6 miliar per tahun untuk sekedar meminimalisir potensi bertambahnya jumlah penduduk.

Anggaran tersebut melekat pada tiga instansi mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas. Hal itu diperkuat dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) pada tahun 2016 dengan instansi terkait, termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Probolinggo.

Kepala BPPKB Kabupaten Probolinggo Endang Astuti mengatakan pelayanan gratis masyarakat yang akan menggunakan KB tersebut dianggarkan di tiga perangkat daerah. Kemudian kerja sama itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB dan Perbup Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.

“Kalau hanya dianggarkan pada BPPKB saja kami rasa tidak cukup. Makanya sesuai dengan Perbup kami mengadakan MoU dengan Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas,” ungkapnya.

Tiga instansi tersebut memiliki tugas yang berbeda. Seperti RSUD Waluyo Jati untuk melayani masyarakat yang berada di wilayah timur. Sementara untuk RSUD Tongas, rumah sakit tersebut akan mengcover wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat.

Masyarakat yang berlum tercover dua rumah sakit, nantinya akan diback up oleh puskesmas terdekat yang anggarannya dipasok dari Dinas Kesehatan. “Total anggarannya tahun ini ada sekitar Rp 6 miliar yang melekat pada perangkat daerah masing-masing,” jelasnya.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk seluruh pelayanan KB, baik menggunakan pil, suntik, memasang implant dan lain sebagainya. “Semua kami tangani dan biayanya gratis,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini mengungkapkan, hal itu dilakukan semata-mata ke depan bisa mengurangi penduduk Kabupaten Probolinggo. “Tujuan keberhasilan KB, menurunkan laju pertumbuhan penduduk,” katanya.

Hal lain dengan menggratiskannya KB tersebut yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Probolinggo. “Ini juga ada kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo. Gratiskan KB adalah termasuk salah satu bentuk upaya meningkatkan IPM,” pungkasnya. (maz/drs)