Banyak Bantuan Provinsi Meleset

Penulis Dimaz Bromo FM Rabu 15/07/2015 KRAKSAAN - Adanya penurunan dana bantuan provinsi (Banprov) Jatim menjadi sorotan DPRD Kabupa...

Penulis Dimaz Bromo FM

Rabu 15/07/2015

KRAKSAAN - Adanya penurunan dana bantuan provinsi (Banprov) Jatim menjadi sorotan DPRD Kabupaten Probolinggo saat pembahasan Rancangan P-APBD 2015, Senin (13/7). Pasalnya, dana banprov tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam APBD 2015.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Wijayanti Kusuma Dewi mengungkapkan, beberapa waktu lalu saat hearing dengan beberapa instansi, tidak sedikit perangkat daerah yang mengutarakan melesetnya dana banprov. “Ada beberapa perangkat daerah mengungkapkan bantuan provinsi yang tidak teralisasi pada APBD 2015,” ungkapnya.

Karena itu menurut Dewi, DPRD meminta ada penjelasan eksekutif soal tidak terealisasinya dana bantuan dari Pemprov Jatim tersebut. Pasalnya dalam APBD induk, anggaran dari banprov tersebut sudah tercatat. “Kenapa banyak bantuan yang tidak turun? Penyebabnya apa?” ujarnya.

Berdasar catatan, salah satu proyek bangunan yang rencananya didanai banprov adalah pembangunan embung di Desa Purut Kecamatan Lumbang. Pemkab Probolinggo sudah menggelontorkan dana APBD 2014 untuk pembebasan lahan embung Purut. Luas lahan embung yang sudah dibebaskan mencapai 38.753 meter persegi.

Dengan luas lahan tersebut, Pemkab Probolinggo telah mengeluarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 776,5 juta. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah masuk APBD Pemkab Probolinggo 2014.

Tapi, sampai kini belum ada kejelasan pembangunan embung di Desa Purut itu. Lantaran, proyek pembangunan embung itu sedianya ditanggung dengan dana bantuan dari Pemprov Jatim.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, perencanaan APBD 2015 ini berdasarkan usulan dari tahun sebelumnya. Dan untuk Banprov tahun ini pihaknya mengalokasikan Rp 85 miliar.

“Rancangan APBD 2015 ini disusun pada tahun 2014 dan harus tuntas pada November. Namun pada SK Gubernur yang turun pada Januari 2015, ternyata banyak banprov yang tak terealisasi,” katanya.

Dengan kondisi seperti itu, pada P-APBD 2015 ini Pemkab Probolinggo merevisi ulang terkait Banprov yang melekat pada masing-masing perangkat daerah. “Kesempatan revisi di PAK ini. Sehingga provinsi ada ancer-ancer dalam menyusun rancangan APBD 2016,” jelasnya.

Menurutnya, penurunan banprov tersebut terjadi tahun ini. Sebab, beberapa tahun sebelumnya, dana banprov justru selalu mendapatkan tambahan. “Kalau sebelum ini nambah terus,” ucapnya.

Ada beberapa alasan penurunan dana banprov tahun ini. Menurut Dewi Korina, salah satu alasannya adalah adanya kebijakan pemerintah pusat, seperti dana bantuan dari pemerintah pusat yang dialihkan alokasinya ke dana desa. Bahkan di Jawa Timur sendiri ada pengurangan anggaran hingga Rp 1 triliyun. “Di Jatim ada pengurangan Rp 1 triliyun,” tandasnya. (maz/drs)