JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Penulis Dimaz Selasa 23/06/2015 KRAKSAAN – Kasus PT Kertas Leces (PTKL) kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Kraksaan, Se...

Penulis Dimaz

Selasa 23/06/2015

KRAKSAAN – Kasus PT Kertas Leces (PTKL) kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Kraksaan, Selasa (23/6). Sidang lanjutan ini agendanya jawaban jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi terdakwa. JPU minta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa, karena kasus ini bukan perkara perdata, tapi pidana.

“Jadi kami minta pada majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa,” kata JPU Sidarta P., dalam sidang tersebut.

Selain itu, terkait tidak adanya laporan yang jelas terhadap pelapor, jaksa asal Surabaya ini mengatakan bahwa penasihat hukum terdakwa seharusnya jeli melihat kasus ini. Sebab menurutnya, sesuai pasal 185 ayat 1 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan adalah delik formil. “Jadi tidak perlu satu-satu,” katanya.

Diketahui, dalam kasus PTKL ini ada tiga orang yang jadi terdakwa. Yaitu Budi Kuswantoro yang menjabat Direktur Utama (Dirut) PTKL sejak 2012 hingga saat ini. Berikutnya, Zainal Arifin yang menjadi Direktur Keuangan PTKL tahun 2013 lalu, dan saat ini sudah pensiun. Terakhir, Syarif Hidayat selaku Direktur Produksi sekaligus merangkap Direktur Keuangan PTKL.

Tiga orang itu dijadikan terdakwa atas perkara pemberian upah karyawan PTKL di bawah UMK (upah minimum kota/kabupaten) pada 2013 lalu. Tepatnya sejak Januari sampai September tahun 2013, sejumlah 512 karyawan PTKL digaji dengan nominal tidak sesuai UMK.

Berdasar ketentuan gubernur Jawa Timur, UMK Kabupaten Probolinggo tahun 2013 adalah Rp 1.196.000. Sedangkan para karyawan PTKL yang merupakan BUMN tua itu diupah di bawah UMK tersebut. Sehingga, karyawan PTKL merasakan kerugian mencapai Rp 275 juta lebih.

Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 185 ayat (1) junto pasal 55 ayat (1) UU 13 / 2003. Ketiganya dianggap paling bertanggungjawab atas kebijakan pemberian upah di bawah UMK. Terutama karena terdakwa tidak pernah mengajukan banding atas penetapan UMK pada gubernur.

Majelis hakim dalam sidang lanjutan tersebut masih belum mengambil keputusan. Sidang ditunda pekan depan, dengan agenda putusan majelis hakim atas eksepsi terdakwa. (maz/drs)