Bappeda Gelar Rakor PBDT

Penulis Dimaz Bromo FM Jum'at 22/05/2015 KRAKSAAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersinergi dengan Badan Pus...

Penulis Dimaz Bromo FM

Jum'at 22/05/2015

KRAKSAAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 di Gedung Djojolelono Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/5).

Rakor ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkini secara akurat. Selain itu tidak untuk intervensi kepada petugas pendataan dalam rumah tangga maupun individu sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan fasilitator ini dihadiri Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE, Kepala Bappeda Dewi Korina dan Kepala BPS Djudjuk Widhi Laksana. Kegiatan PBDT 2015 ini dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Dalam sambutannya Bupati Tantri mengatakan, PBDT tahun 2015 ini untuk meningkatkan akurasi data. Gunanya untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran berbagai program perlindungan sosial tahun 2015-2019 kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

“Banyak program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah. Meliputi Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan program perlindungan sosial lainnya. Untuk itu saya mohon perhatian kepala SKPD yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Menurut Bupati Tantri, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memperoleh dukungan semua pihak. Sehingga pelaksanaan PBDT dapat berjalan lancar dan sukses. Baik pada tahapan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan serta tahapan pendataan rumah tangga sasaran yang dilaksanakan mulai akhir Mei hingga akhir Juli 2015.

Sementara Djudjuk Widhi Laksana meminta, PBDT ini dilakukan dengan mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu. Tujuannya untuk meminimalkan kekurangakuratan penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT.

“BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan nasional maupun daerah PSKS dan BSM. Yakni PIP, JKN, PIS, raskin, PKH serta beberapa program lainnya,” ungkapnya. (maz/drs)