Kunker, Komisi VIII DPR RI Serap Aspirasi Rakyat

Penulis Dimaz Bromo FM Rabu 15/04/2015  SUKAPURA – Sedikitnya 14 anggota Komisi VIII DPR RI, Minggu (12/4) malam kemarin melakukan r...

Penulis Dimaz Bromo FM

Rabu 15/04/2015 

SUKAPURA – Sedikitnya 14 anggota Komisi VIII DPR RI, Minggu (12/4) malam kemarin melakukan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), FKUB dan Baznas Kabupaten Probolinggo di Lava View Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.

Ke-14 anggota Komisi VIII DPR RI tersebut diantaranya H. Shaleh Partaonan Daulay, H. Deding Ishak, H. Hasan Aminuddin, Hamka Haq, Agus Susanto, Samsu Niang, H. Muhammad Nur Purnamasidi, H. Muhammad Syafi’i, H. Khatibul Umam Wiranu, H. Kuswiyanto, H. Maman Imanul Haq, H. Achmad Mustaqim, HM. Hidayat Nurwahid dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin.

Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE banyak mengenalkan potensi alam Kabupaten Probolinggo. Diantaranya kekayaan lokasi wisata yang tersebar di banyak kecamatan. Tetapi yang paling menonjol adalah wisata Gunung Bromo.

“Setiap tahun daerah Kabupaten Probolinggo istiqomah mengalami musibah banjir dan tanah longsor. Semua bencana ini menjadi perhatian utama kami supaya tidak terjadi secara berulang-ulang,” ungkapnya.

Sementara Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Hamka Haq mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau evaluasi Ujian Nasional (UN) di MAN Pajarakan dan silaturahim dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) sekaligus menampung aspirasi kalangan masyarakat.

“Dalam bekerja kami bermitra dengan Kementrian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BNPB,” ungkapnya.

Hamka Haq menegaskan bahwa APRI dan Ishari (Ikatan Seni Hadrah Nasional Indonesia) perlu untuk dikembangkan. Masyarakat juga perlu membina kerukunan antar umat beragama.

“Masyarakat Indonesia berkembang dengan baik, termasuk keberadaan penghulu. Namun nasib penghulu masih ada yang menyedihkan, terutama penghasilannya. Oleh karena itu perlu dipikirkan bersama agar ada langkah dengan Kemenag,” jelasnya. (dim/drs)