Penulis Dimas Bromo FM Kamis 16/04/2015 DRINGU - Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kekurangan sebanyak 7. 079 Pe...
Penulis Dimas Bromo FM
Kamis 16/04/2015
DRINGU - Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo
kekurangan sebanyak 7. 079 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mensiasati hal itu, Pemkab mengajukan kepada Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan-RB).
kekurangan sebanyak 7. 079 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mensiasati hal itu, Pemkab mengajukan kepada Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan-RB).
Kepala Badan Kepegewaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim melalui Kabid Pengembangan dan Diklat Sugeng Agus Purnomo mengatakan, pihaknya memang setiap tahunnya terus melakukan pengusulan terkait dengan kekurangan tenaga PNS di Kabupaten Probolinggo. “Jadi rutin kami ajukan kepada kementrian,” ungkapnya, Kamis (15/04/2015).
Menurutnya, untuk tahun ini pihaknya telah mengajukan kekurangan pegawai sebanyak 7.079 PNS. Hal itu karena memang jumlah kebutuhannya tergolong banyak. Namun dia mengaku untuk kepastian berapa jumlah formasi yang akan diberikan kementrian tergantung kebijakan pemerintah pusat. “Karena BKD sifatnya hanya mengusulkan, untuk kebijakannya tergatung pusat,” katanya.
Dia juga mengatakan, untuk tahun kemarin pihaknya memang diberikan formasi. Namun sayangnya dengan adanya pengusulan dan dikabulkan dengan formasi tersebut. Pemkab Probolinggo tidak bisa melakukan rekruetmen pegawai. “Kami terkendala fasilitas. Sebab ujiannya melalui online berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya harus membatalkan atas peluang rekruitmen pegawai pada tahun kemarin. Tetapi tahun ini pihaknya sudah mengaku siap untuk menggelar tes CPNS secara online. Sebab pihaknya sudah menganggarkan biayanya. “Kami sudah siapkan dana sebesar Rp 750 juta untuk tes CPNS di APBD,” katanya.
Dia juga menegaskan untuk saat ini yang paling banyak membutuhkan PNS rata-rata berada di lingkungan pendidikan dan kesehatan terutama disekolah-sekolah. Untuk satu sekolah saja hanya ada 3 guru yang statusnya masih PNS. “Untuk menyiasati kekurangan tersebut kami melakukan pengangkatan guru kontrak,” pungkasnya. (maz/drs)


COMMENTS