Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di GIC Kraksaan

BROMO FM : Kamis 31/10/13 Pukul 10.00 Wib Reporter : Dicko KRAKSAAN - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab...

BROMO FM : Kamis 31/10/13 Pukul 10.00 Wib
Reporter : Dicko

KRAKSAAN - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Kamis (31/10) menggelar sosialisasi pemberdayaan ekonomi keluarga di Gedung Islamic Center (GIC) Kraksaan. Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI H. Soeprayitno.

Sosialisasi ini diikuti oleh 300 orang peserta terdiri dari perwakilan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Koordinator KB, Petugas Lapangan KB (PLKB), kader KB dan pembantu pembina KB desa serta unsur PKK.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Soepriyatno mengungkapkan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban untuk mensosialisasikan dua anak cukup dan selalu menekankan pentingnya menghindari 4T yakni melahirkan terlalu muda, terlalu banyak (anak), terlalu rapat (jarak kelahiran) dan terlalu tua.

“Kalau perencanaan itu saja sudah dipahami masyakarat, itu saja sudah sangat mendukung program KB. Kalau kawin di usia 20 tahun, lalu punya anak pada usia sekitar 21 tahun, dengan jarak melahirkan sekitar 4 tahun, berarti sampai usia 35 tahun  setiap keluarga maksimal punya anak 3. Kalau semua orang Indonesia menerapkan itu saja sudah sangat membantu program KB,” ungkap Soeprayitno.

Menurut Soeprayitno, jika laju penduduk tidak ditekan, maka akan terjadi ledakan jumlah penduduk. Ledakan penduduk ini nantinya akan berpengaruh kepada lingkungan mulai dari ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan lapangan kerja.

“Keberhasilan program KB ini tentunya akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi ledakan jumlah penduduk. Oleh karena itu ke depan, BKKBN kami usulkan untuk diganti menjadi Kementerian Kependudukan dan KB,” jelas Soeprayitno.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Asy’ari dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Ketua Komisi IX DPR RI H. Soepriyatno dengan harapan dalam kunjungan ini banyak mendapatkan informasi dan pengalaman yang sangat berharga khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Probolinggo.

“Barangkali program kependudukan dan keluarga berencana masih dianggap relevan dan strategis bagi keberlangsungan pembangunan ke depan, sehingga Bapak Soepriyatno menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita bersama para penyuluh dan kader KB di Kabupaten Probolinggo,” ungkap Asy’ari.

Menurut Asy’ari, pertumbuhan penduduk yang cukup besar yakni 0,81 % di Kabupaten Probolinggo belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari Indek Pembangunan Manusia dimana Kabupaten Probolinggo menempati urutan atau rangking nomor 3 dari bawah se Jawa Timur.

“Berkenaan dengan kondisi kependudukan tersebut baik kualitas maupun kuantitas, maka saya mau mengajak kepada seluruh jajaran BPPKB Kabupaten Probolinggo termasuk para pembantu pembina KB desa untuk meningkatkan KIE kepada masyarakat dan mempertajam advokasi kepada segenap tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita,” jelas Asy’ari.

Lebih lanjut Asy’ari berharap keberhasilan program keluarga berencana nantinya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Probolinggo. “Keberhasilan program keluarga berencana saat ini dan yang akan datang tentu tidak terlepas dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh kader KB yang selama ini mencurahkan pengabdiannya pada pelayanan KB dari tingkat desa sampai ke tingkat RT sekalipun,” tegas Asy’ari.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Waluyo Ajeng Lukitowati. Menurutnya, permasalahan kependudukan merupakan masalah yang harus diwaspadai bersama tidak hanya institusi BKKBN saja. Dengan adanya kepadatan penduduk di Jawa Timur sebesar 38 juta nomor 2 setelah Jawa Barat dengan jumlah 42 juta.

“Dengan demikian banyak faktor yang harus diwaspadai, yang utama penyediaan pangan, kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan. Dan tidak kalah pentingnya penyediaan lapangan kerja,” ungkap Waluyo Ajeng.

Sedangkan Kepala Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga pada BPPKB Kabupaten Probolinggo Imam Syafi’i mengungkapkan kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perhatian kebijakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Selain itu, supaya nanti bisa memberikan informasi dan komunikasi serta koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga diharapkan kegiatan ini bisa menjadi pintu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera di masa mendatang,” ungkapnya. (Dc)