Transparansi Penggunaan Anggaran Indonesia Naik Kelas

  BromoFM , JAKARTA - Data Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan oleh International Budget Partnership (IBP) pada 23 Januari lal...

 

BromoFM , JAKARTA - Data Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan oleh International Budget Partnership (IBP) pada 23 Januari lalu menunjukan bahwa skor indeks transparansi anggaran Indonesia menunjukkan peningkatan. Skor Indonesia naik dari 51 pada 2010 menjadi 62 pada 2012.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebagai salah satu peneliti OBI memaparkan, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan skor tersebut. Antara lain yakni disediakannya citizen budget atau ringkasan anggaran pada APBN 2012 yang memudahkan publik untuk membaca, serta adanya publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"Selain itu kecukupan informasi dalam dokumen seperti nota keuangan juga mulai bertambah, seperti informasi mengenai target kinerja dan lain-lain," kata Sekjen Fitra Yuna Farhan saat menggelar jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013).

Meski demikian bukan berarti Indonesia telah sepenuhnya berhasil dalam hal transparansi anggaran. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus dilakukan pemerintah untuk benar-benar mewujudkan transparansi anggaran.

Di antaranya adalah pemerintah belum memublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjalan untuk tiga bulanan. "Sejak 2012, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat laporan realisasi ini, namun terhenti pada Agustus," sambung Yuna.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan komprehensif kecukupan informasi anggaran pada Nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), LKPP khususnya menampilkan capaian kinerja dan melakukan konsultan publik pada penyusunan ringkasan anggaran.

Catatan lain adalah, kurangnya keterlibatan publik dalam proses transparansi anggaran tersebut. "Dibandingkan Filipina tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran Indonesia tergolong lemah. Pemerintah harus memperluas partisipasi dalam penyusunannya," tuturnya.

Lebih lanjut Yuna mengingatkan, keberhasilan peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia ini bukanlah keberhasilan pemerintah saja. Pasalnya ada banyak pihak yang juga turut berperan dalam mewujudkan transparansi anggaran tersebut.

"Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat sipil dan inisiatif global seperti Open Goverment," tutup Yuna.
(mrt)

sumber:okezone.com